Mengaku Berdosa Rugikan Daerah
18 September 2004 – 5:33 pmPENGAKUAN dosa bukanlah milik anggota dewan. Namun tidak demikian halnya dengan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar daerah pemilih Kalimantan Timur, Andas P Tanri. Oleh karena merasa tidak bisa menutup-nutupinya, Andas buka mulut saat pendeklarasian Federasi Pemuda Kalimantan (FKP) di Jakarta Media Center, Kamis (16/9).[@more@]
"Saya merasa berdosa menjadi anggota DPR-RI karena ikut mensahkan UU No 22 tahun 2003 tentang Pemilu yang menipu rakyat. UU ini disahkan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Dalam draftnya pemilihan itu awalnya sistem distrik, nyatanya setelah dibahas dalam badan musyawarah berubah menjadi sistem distrik proporsional," aku warga Kaltim ini di depan podium.
Kelompok tertentu mengubahnya karena bila sistem distrik diterapkan, maka orang pusat tidak bisa mencalonkan diri di daerah.
"Kita lihat saja caleg yang mau dilantik. Nama yang muncul dari daerah pada umumnya dari pusat. Ini karena diatur oleh DPP-nya. Jadi, kita mau apa lagi. Pengesahan dilakukan dengan cara voting, ya kita harus mengikuti instruksi fraksi. Kita yang orang daerah dengan jumlah kecil ini mau tidak mau ikut berdiri tanda setuju. Kalau tidak, ya, diancam pergantian antar waktu (PAW)," ujarnya.
Menebus rasa berdosanya merugikan daerah, Andas menyatakan ingin mensosialisasikan bahwa UU tentang Pemilu salah. "Yang betul itu cara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ikut pemilu. Sekarang presiden dan capres dipilih langsung, gubernur, walikota, bupati dipilih secara langsung, kok DPR-RI masih tidak, harus diatur oleh DPP," terangnya.
Makanya, menurut Andas, orang pusat berusaha mengebiri peran DPD dengan melalui membuat UU tentang Politik. Kekuatan DPD tidak boleh melebihi sepertiga jumlah DPR-RI. Alasan yang dipakai jika DPD kuat, mereka akan menuntut macam-macam termasuk memisahkan diri.
"Jadi, itulah yang saya lihat. Saya benar-benar merasa berdosa besar," akunya. mur (sumber: Banjarmasin post)
